DPRD Murung Raya
Puruk Cahu, Lintas Mura News - Setelah pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Murung Raya pada Selasa 9 september 2025 lalu dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Raperda, yaitu Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sejumlah pandangan fraksi masih terus bergulir.(11/9/25)
Fraksi PDIP Tekankan Pemerataan Pembangunan Usai Paripurna Dua Raperda
Fraksi PDIP Tekankan Pemerataan Pembangunan Usai Paripurna Dua Raperda
Melalui wawancara pada Kamis 11 September 2025, Wakil Ketua Komisi III DPRD Murung Raya, Ahmad Maulana, S.T., dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyampaikan pandangan serta sikap politik fraksinya terhadap kedua raperda tersebut.
Menurutnya, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemkab Murung Raya 2024 merupakan hal yang patut diapresiasi, namun Fraksi PDIP menegaskan pentingnya evaluasi.
“Bagi PDIP, WTP itu bukan sekadar penghargaan administratif. Lebih penting lagi bagaimana APBD betul-betul hadir dalam bentuk pembangunan nyata yang bisa dirasakan masyarakat di semua kecamatan, bukan hanya di pusat kota,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Fraksi PDIP memandang APBD Perubahan 2025 sebagai momentum strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Kami di PDIP mendorong agar APBD Perubahan diarahkan ke sektor-sektor prioritas rakyat, seperti perbaikan infrastruktur jalan desa, layanan kesehatan, dan peningkatan mutu pendidikan. Itu bentuk keberpihakan partai kepada masyarakat kecil,” tegas Ahmad Maulana.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya percepatan serapan anggaran oleh OPD. Menurutnya, Fraksi PDIP akan terus mendorong agar setiap rupiah dalam APBD memberi manfaat nyata.
“PDIP konsisten berdiri bersama rakyat. Karena itu, dalam pembahasan lanjutan dua raperda ini, kami siap mendukung dengan sikap kritis agar arah kebijakan pembangunan benar-benar pro-rakyat,” tandasnya.
(Dahli)
Via
DPRD Murung Raya
Posting Komentar