Akhirudin Dukung Pemkab Murung Raya Perjuangkan Nasib PPPK

Puruk Cahu, Lintas Mura News– Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Akhirudin, menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam memperjuangkan keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu yang saat ini masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Akhirudin menanggapi penyampaian Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kepatuhan untuk Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 yang digelar di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya Herman Kondo Siriwa, S.H., M.H., Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Fajar Kunaefi, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Menurut Akhirudin, tenaga PPPK memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan yang tersebar hingga wilayah pedalaman Kabupaten Murung Raya.

"Kami mendukung upaya pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib tenaga PPPK. Mereka selama ini telah banyak membantu pelayanan publik, terutama di desa-desa yang masih membutuhkan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan," ujar Akhirudin.

Ia menilai, keberadaan PPPK menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Akhirudin juga berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi daerah dalam mengambil kebijakan terkait tenaga PPPK, mengingat kebutuhan pelayanan dasar di daerah masih cukup tinggi.

Menurutnya, jika terjadi pengurangan tenaga PPPK secara besar-besaran, dikhawatirkan akan berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik yang selama ini telah berjalan dengan baik.

"Kami berharap ada solusi terbaik yang tidak merugikan tenaga PPPK maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pemerintah daerah dan DPRD tentu akan terus mengawal persoalan ini demi kepentingan masyarakat Murung Raya," katanya.

Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Murung Raya siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mendukung keberlangsungan pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya.

(Sem Firdaus)