Fraksi PDIP Apresiasi Kinerja APBD 2025, Soroti Serapan Anggaran dan Tingginya SiLPA
Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh anggota fraksi, Kabik Amaz Jasikha, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Sarwo Mintarjo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atas penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta dokumen pendukungnya.
Fraksi juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan pemerintah daerah, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,77 triliun atau sebesar 104,69 persen dari target yang ditetapkan. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 161,11 persen, yang dinilai mencerminkan potensi penerimaan daerah yang masih dapat terus dioptimalkan.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai 91,62 persen dari total anggaran. Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal agar efektivitas pelaksanaan anggaran dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menilai realisasi belanja modal sebesar 92,62 persen perlu diiringi dengan dampak nyata bagi masyarakat, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Fraksi turut mencermati besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp726 miliar atau 211,54 persen dari yang dianggarkan. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terkait hasil pemeriksaan BPK, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan harus dibarengi dengan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Dengan berbagai catatan dan masukan yang disampaikan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Sem Firdaus)
Posting Komentar