Pemkab Murung Raya Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Validasi Data Sosial

Puruk Cahu, Lintas Mura News– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas data penerima bantuan sosial. Upaya tersebut dilakukan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Bagian Ekonomi dan SDA Setda Murung Raya.

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia sebagai forum untuk mengevaluasi perkembangan inflasi nasional serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi melalui pemantauan harga, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional pada Juni 2026 mencapai 0,44 persen. Angka tersebut dipengaruhi oleh kenaikan tarif transportasi dan sejumlah komoditas pangan, sehingga diperlukan langkah antisipatif dari pemerintah daerah untuk mencegah lonjakan harga.

Rakor juga dirangkaikan dengan peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Data yang telah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri itu diharapkan menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Dengan data yang akurat dan mutakhir, program perlindungan sosial diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.(Kspl)